 |
| Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) resmi memasuki tahap Uji Publik dalam rangka Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 yang digelar Komisi Informasi Pusat (KIP), Rabu (19/11/2025). |
SUARAMILENIAL.ID, JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) resmi memasuki tahap Uji Publik dalam rangka Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 yang digelar Komisi Informasi Pusat (KIP), Rabu (19/11/2025). Pada sesi tersebut, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, tampil memaparkan strategi dan kebijakan keterbukaan informasi di hadapan para penguji.
“Pak Menteri Nusron Wahid selalu mengingatkan bahwa pelayanan harus cepat, akuntabel, bersih, dan tidak membeda-bedakan masyarakat. Karena itu ATR/BPN terus berbenah, memperbaiki proses, dan memastikan semua layanan berjalan transparan serta mudah diakses publik,” ujar Wamen Ossy dalam paparannya di Grand Mercure Hotel Kemayoran, Jakarta.
Transformasi Digital Jadi Sorotan
Dalam waktu 10 menit, Wamen Ossy memaparkan bagaimana ATR/BPN mendorong keterbukaan informasi publik melalui digitalisasi layanan pertanahan dan tata ruang. Transformasi ini dinilai penting bukan hanya untuk mengikuti perkembangan zaman, tetapi juga memenuhi hak publik terhadap akses informasi yang akurat dan cepat.
Salah satu inovasi yang di-highlight adalah aplikasi Sentuh Tanahku, layanan berbasis mobile yang memungkinkan masyarakat mengakses data sertipikat, mengecek layanan pertanahan, hingga memantau prosesnya secara real time. Kemudahan ini diharapkan mampu mengurangi hambatan layanan konvensional yang selama ini dirasakan masyarakat.
Selain itu, ATR/BPN juga menghadirkan BHUMI (bhumi.atrbpn.go.id), aplikasi data geospasial yang menyajikan katalog pertanahan, tata ruang, hingga peta tematik. Mulai dari Peta Zona Nilai Tanah (ZNT), peta bidang tanah, peta kawasan hutan, hingga PTSL—semuanya tersedia dan dapat diakses publik secara bebas.
Tak hanya itu, sektor tata ruang juga diperkuat lewat GISTARU (gistar.atrbpn.go.id). Aplikasi ini menghadirkan data Rencana Tata Ruang Nasional dan Daerah yang biasa digunakan masyarakat maupun investor untuk memastikan kesesuaian zonasi—apakah lokasi tertentu cocok untuk perumahan, industri, atau peruntukan lainnya.
“Berbagai inovasi ini adalah upaya kolektif ATR/BPN untuk terus membenahi layanan dan penyebaran informasi pertanahan serta tata ruang. Memang belum sempurna, tetapi kita akan terus menyempurnakannya,” tegas Wamen Ossy.
Didampingi Tim Ahli dan Pejabat Humas
Dalam presentasi tersebut, Wamen Ossy turut didampingi oleh Tenaga Ahli Menteri Bidang Administrasi Negara dan Good Governance, Ajie Arifuddin; Kepala Bagian Informasi Publik dan Pengaduan Masyarakat, Adhi Maskawan; serta Kepala Bagian Pemberitaan, Media, dan Hubungan Antar Lembaga, Bagas Agung Wibowo, bersama jajaran Biro Humas dan Protokol ATR/BPN.
