 |
| Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menegaskan bahwa penuntasan backlog menjadi prioritas utama yang memerlukan langkah luar biasa. Foto-Istimewa |
SUARAMILENIAL.ID, JAKARTA — Memasuki bulan terakhir tahun 2025, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar Rapat Pimpinan yang difokuskan untuk membahas percepatan penyelesaian berkas layanan pertanahan.
Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menegaskan bahwa penuntasan backlog menjadi prioritas utama yang memerlukan langkah luar biasa.
“Untuk menyelesaikan masalah ini, ada dua kebijakan yang kita ambil. Pertama, di akhir tahun ini tidak ada libur. Kantor tetap buka, Sabtu–Minggu masuk selama bulan ini, termasuk saat Natal layanan tetap berjalan. Kedua, kita berlakukan sistem first in, first out, jadi dokumen yang masuk lebih dulu harus diselesaikan lebih dulu,” ujar Menteri Nusron saat memimpin Rapim di Aula Prona, Jakarta, Selasa (2/12/2025).
Ia menjelaskan, pembukaan layanan pada akhir pekan dan libur Natal dipandang penting karena kebutuhan masyarakat biasanya meningkat pada momentum berkumpulnya keluarga.
Dengan layanan yang tetap berjalan, beban tunggakan diperkirakan dapat ditekan secara signifikan.
Melalui penerapan first in, first out, Kementerian ATR/BPN memastikan tidak ada pengutamaan terhadap dokumen baru. Sistem tersebut diyakini mendorong pelayanan yang lebih transparan, adil, dan akuntabel.
“Kita akan lihat kondisi setelah kebijakan ini berjalan. Kalau tunggakannya masih menumpuk, kebijakan akan kita perpanjang,” tambah Nusron.
Kepada Sekretaris Jenderal serta para direktur jenderal yang hadir, Menteri Nusron menginstruksikan agar evaluasi berkala dilakukan selama masa penerapan kebijakan khusus tersebut.
Hasil evaluasi akan menjadi dasar apakah perlu dilakukan penyesuaian atau perpanjangan durasi kebijakan.
Dengan langkah percepatan ini, ia berharap Kementerian ATR/BPN dapat memberikan layanan pertanahan yang lebih cepat, pasti, dan transparan di penghujung tahun.
“Kami siap bekerja ekstra, termasuk pada akhir pekan, untuk memastikan hak masyarakat atas layanan pertanahan terpenuhi secara optimal,” ujar Nusron.
Rapat Pimpinan akhir tahun ini dihadiri Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan serta seluruh pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama.
Secara daring, kepala kantor wilayah BPN provinsi dan kepala kantor pertanahan dari seluruh Indonesia turut mengikuti jalannya rapat.
Editor : Rizky Permatasari
