 |
| Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan belanja pemerintah pusat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk masyarakat meningkat pada 2026 dibandingkan dengan 2025. Foto-Kemenkeu |
SUARAMILENIAL.ID, JAKARTA - Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan belanja pemerintah pusat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk masyarakat meningkat pada 2026 dibandingkan dengan 2025.
Kenaikan tersebut terjadi meskipun alokasi dana transfer ke daerah mengalami penurunan.
“Peningkatan anggaran dari sekitar Rp 950 triliun menjadi Rp 1.113 triliun merupakan belanja pemerintah pusat di seluruh kementerian dan lembaga yang memang dirancang untuk langsung menyentuh kehidupan masyarakat,” ujar Suahasil dilansir Republika, Senin (29/12/2025).
Menurut Suahasil, belanja tersebut digunakan untuk membiayai berbagai program perlindungan dan kesejahteraan sosial, antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Indonesia Pintar (KIP), serta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Ia menjelaskan, meskipun transfer ke daerah menurun, jika dilihat secara keseluruhan dalam struktur APBN, belanja yang menyasar masyarakat justru meningkat.
“Ada penurunan transfer ke daerah, tetapi jika digabung dalam keseluruhan APBN, belanja untuk masyarakat naik. Ini yang akan dijalankan pada 2026,” katanya.
Suahasil menambahkan, APBN 2026 telah disahkan DPR dan memuat rincian alokasi anggaran untuk seluruh daerah, baik provinsi, kabupaten, maupun kota.
Kementerian dan lembaga juga telah menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) beberapa pekan lalu.
Kesiapan pelaksanaan anggaran, kata dia, tercermin dari proses awal tahun anggaran, seperti pembayaran gaji pegawai yang umumnya dilakukan pada 2 Januari serta penyaluran dana transfer ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sejak awal tahun.
“Dengan kesiapan ini, pemerintah daerah dapat menerima transfer dari APBN secara tepat waktu di awal tahun,” ujar Suahasil.
Ia menegaskan, penurunan transfer ke daerah pada 2026 merupakan konsekuensi dari strategi pemerintah yang memperbesar porsi belanja langsung oleh pemerintah pusat untuk program-program yang menyasar masyarakat.
Editor : Muhammad Robby
