 |
| Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, H. Supian HK, menghadiri penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Tematik oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Selatan yang digelar di Gedung Dr. KH. Idham Chalid, Banjarbaru, Senin (26/1/2026) pagi. Foto-Dok DPRD Kalsel |
SUARAMILENIAL.ID, BANJARBARU — Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, H. Supian HK, menghadiri penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Tematik oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Selatan yang digelar di Gedung Dr. KH. Idham Chalid, Banjarbaru, Senin (26/1/2026) pagi.
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya penguatan akuntabilitas dan perbaikan tata kelola keuangan daerah di Kalimantan Selatan.
Dalam sambutannya, Supian HK menyampaikan apresiasi kepada BPK Perwakilan Kalsel yang dinilai konsisten mengawal kinerja serta kepatuhan pengelolaan keuangan daerah di Bumi Lambung Mangkurat.
Ia menegaskan, hasil pemeriksaan BPK merupakan instrumen penting dalam mendorong akuntabilitas dan transparansi pemerintahan.
Menurut Supian, LHP Tematik yang diserahkan kali ini harus dimanfaatkan secara optimal sebagai bahan evaluasi dan perbaikan, khususnya pada sektor lingkungan hidup, ketahanan pangan, serta efektivitas operasional Bank Kalsel.
Ia menegaskan, DPRD melalui fungsi pengawasan akan memastikan rekomendasi BPK tidak berhenti pada dokumen administratif semata, melainkan ditindaklanjuti secara konkret oleh pihak terkait.
“Kami ingin LHP ini benar-benar menjadi dasar perbaikan kebijakan ke depan. DPRD akan mengawal agar hasil pemeriksaan ini ditindaklanjuti secara serius demi peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah,” ujar Supian.
Supian juga mengaitkan hasil pemeriksaan tematik di bidang lingkungan hidup dengan upaya pencegahan bencana.
Ia menyebutkan, DPRD Kalimantan Selatan pada 22 Januari 2026 telah menggelar rapat dengar pendapat (RDP) terkait percepatan penanganan dan penanggulangan banjir.
Menurutnya, LHP Tematik BPK menjadi pengingat penting agar perbaikan pengelolaan lingkungan dilakukan secara berkelanjutan guna meminimalkan risiko bencana ekologis di masa mendatang.
Menutup pernyataannya, Supian mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama menindaklanjuti rekomendasi BPK sebagai bagian dari komitmen membangun Kalimantan Selatan yang lebih akuntabel, transparan, dan tangguh menghadapi tantangan pembangunan.
Editor : Muhammad Robby
