 |
| Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) berkomitmen memperkuat akses keuangan inklusif berbasis data di Kalimantan Selatan guna meningkatkan nilai tambah sektor produktif dan memperkokoh pertumbuhan ekonomi daerah. Foto-Antara |
SUARAMILENIAL.ID, BANJARMASIN - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) berkomitmen memperkuat akses keuangan inklusif berbasis data di Kalimantan Selatan guna meningkatkan nilai tambah sektor produktif dan memperkokoh pertumbuhan ekonomi daerah.
Komitmen tersebut disampaikan Direktur Ekonomi Syariah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Bappenas, Rosy Wediawaty, dalam keterangannya di Banjarmasin, Senin.
Rosy menjelaskan, pemanfaatan data seperti Indeks Keuangan Akses Daerah (IKAD) menjadi fondasi penting dalam perumusan kebijakan pembangunan ekonomi yang tepat sasaran.
Menurutnya, akses keuangan yang inklusif merupakan kunci agar pelaku sektor produktif mampu meningkatkan nilai tambah sekaligus memperkuat struktur ekonomi daerah.
Berdasarkan profil ekonomi daerah, struktur perekonomian Kalimantan Selatan masih didominasi sektor pertambangan dan penggalian dengan kontribusi sebesar 29,47 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
Meski demikian, Rosy menilai sektor lain memiliki potensi besar untuk dikembangkan, seperti pertanian, kehutanan, dan perikanan yang menyumbang 11,55 persen, serta industri pengolahan sebesar 10,95 persen.
“Kami melihat peluang besar pada sektor-sektor produktif non-tambang yang bisa memberikan nilai tambah lebih tinggi jika didukung akses pembiayaan yang memadai,” ujarnya.
Kekuatan ekonomi berbasis desa juga menjadi perhatian Bappenas. Tercatat terdapat 849 desa berbasis tanaman pangan, 634 desa sektor perkebunan, 119 desa sektor perikanan, dan 30 desa hortikultura di Kalimantan Selatan.
“Keragaman potensi desa ini menjadi basis bagi kami dalam merumuskan kebijakan yang lebih presisi dan berdampak langsung bagi masyarakat,” kata Rosy.
Dari sisi infrastruktur ekonomi, Kalimantan Selatan dinilai memiliki modal yang cukup kuat, dengan keberadaan 1.054 pasar, 822 minimarket, serta 1.647 restoran atau rumah makan.
Penguatan akses permodalan juga ditopang oleh 214 Koperasi Unit Desa (KUD) dan 244 Koperasi Simpan Pinjam yang diharapkan menjadi penggerak utama pengembangan UMKM.
“Bappenas terus mendorong sinkronisasi antara infrastruktur fisik, akses pembiayaan—terutama keuangan syariah—dan transformasi ekonomi digital agar berjalan selaras dengan kearifan lokal,” pungkas Rosy.
Sumber : Antara
