Kasus operasi tangkap tangan (OTT) yang menyeret pejabat pajak kembali terulang. Setelah awal tahun ini Kepala Kantor Madya Pajak Jakarta Utara diciduk, kini giliran pejabat pajak di Banjarmasin yang diamankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
SUARAMILENIAL.ID, JAKARTA – Kasus operasi tangkap tangan (OTT) yang menyeret pejabat pajak kembali terulang. Setelah awal tahun ini Kepala Kantor Madya Pajak Jakarta Utara diciduk, kini giliran pejabat pajak di Banjarmasin yang diamankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Rentetan kasus ini bikin publik lagi-lagi bertanya: ada apa dengan institusi pajak?
Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak pun akhirnya angkat bicara. Mereka menegaskan siap bekerja sama penuh dengan KPK dan mendukung seluruh proses hukum yang berjalan.
“Direktorat Jenderal Pajak bersikap sangat kooperatif dan akan menindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk detail kejadian, kami menyerahkan sepenuhnya kepada KPK,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak, Rosmauli, Kamis (5/2/2026).
Serahkan Sepenuhnya ke KPK
Ditjen Pajak menegaskan tidak akan mengintervensi penyidikan. Semua proses hukum sepenuhnya dipercayakan kepada lembaga antirasuah tersebut.
Mereka juga menyatakan mendukung langkah penegakan hukum sebagai bagian dari pembenahan internal.
“Kami menghormati dan mendukung sepenuhnya proses penegakan hukum yang sedang berjalan,” lanjut Rosmauli.
Tiga Orang Masih Diperiksa
Sementara itu, KPK masih memeriksa tiga orang yang terjaring OTT di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Rabu (4/2). Salah satunya adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin, Mulyono.
Pemeriksaan intensif dilakukan untuk membongkar dugaan penyimpangan dalam proses restitusi pajak.
Tak hanya di sektor pajak, KPK juga melakukan OTT terhadap pejabat Bea Cukai di Jakarta dan Lampung. Dalam operasi tersebut, penyidik menyita barang bukti berupa uang tunai dan emas. Kasusnya diduga berkaitan dengan praktik importasi.
Purbaya: Ini Momen Berbenah
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melihat rentetan OTT ini sebagai alarm keras sekaligus momentum pembenahan.
“Itu justru merupakan titik masuk untuk memperbaiki pajak dan bea cukai sekaligus,” ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan.
Purbaya memastikan kementeriannya akan memberikan pendampingan kepada pegawai selama proses hukum berjalan. Namun, jika terbukti bersalah, sanksi tegas tetap diberlakukan.
“Kalau melanggar, tentu kita hormati penindakan sesuai aturan,” tegasnya.
Selain proses hukum, Kemenkeu juga bakal mengevaluasi sanksi internal agar kasus serupa tak terus berulang.
Kepercayaan Publik Dipertaruhkan
Kasus pejabat pajak yang tersandung korupsi bukan yang pertama. Karena itu, sorotan publik kini makin tajam. Transparansi dan pembenahan internal dinilai jadi kunci untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pengelola penerimaan negara tersebut.
OTT demi OTT boleh jadi alarm. Tapi publik jelas berharap ini bukan sekadar siklus tahunan, melainkan awal perubahan nyata.
