 |
Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan berharap program pembangunan jalan nasional tahun 2026 yang direncanakan pemerintah pusat dapat berjalan sesuai target. Foto-Dok DPRD Kalsel |
SUARAMILENIAL.ID, JAKARTA — Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan berharap program pembangunan jalan nasional tahun 2026 yang direncanakan pemerintah pusat dapat berjalan sesuai target.
Kepastian pelaksanaan dinilai penting untuk mendukung konektivitas dan pembangunan infrastruktur di daerah.
Harapan tersebut disampaikan Ketua Komisi III DPRD Kalsel Apt Mustaqimah seusai pertemuan dengan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum, Selasa (10/2/2026), di Jakarta.
“Tujuan kami datang untuk mengetahui dan mendengar langsung paparan kementerian terkait program pembangunan apa saja yang akan dilaksanakan di Kalimantan Selatan pada 2026,” ujar Mustaqimah.
Selain memantau rencana program, Komisi III juga menyoroti persoalan longsor di ruas jalan nasional Km 171 Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, yang hingga kini belum tertangani secara tuntas.
Ruas tersebut merupakan jalur vital penghubung antardaerah dan berdampak pada distribusi logistik maupun mobilitas masyarakat.
Menurut Mustaqimah, berdasarkan paparan kementerian, penanganan Km 171 Satui terkendala persoalan kewenangan yang melibatkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Kementerian Pekerjaan Umum.
“Tadi dijelaskan bahwa persoalan Km 171 Satui ini terjadi tumpang tindih antara Kementerian ESDM dan Kementerian PUPR. Sampai sekarang kami belum mendapat kepastian arah penyelesaiannya, tetapi kami mendorong agar persoalan ini bisa segera dituntaskan,” katanya.
Ia menegaskan, percepatan penanganan diperlukan mengingat persoalan tersebut telah berlangsung cukup lama dan berdampak luas terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.
Sementara itu, Kasubdit Jalan Daerah Ditjen Bina Marga, Ahnes Intan, yang menerima kunjungan Komisi III, menyampaikan apresiasi atas inisiatif DPRD Kalsel melakukan koordinasi langsung ke kementerian.
Menurut dia, pertemuan tersebut menjadi ruang pertukaran informasi terkait kondisi jalan nasional di daerah, termasuk masukan mengenai penanganan kerusakan jalan dan persoalan banjir yang kerap memengaruhi infrastruktur.
Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat mempercepat realisasi program jalan nasional 2026 sekaligus memperjelas solusi atas persoalan infrastruktur strategis di Kalimantan Selatan.
Editor : Muhammad Robby
