 |
| Pemerintah Kota Banjarmasin melalui BPKPAD Kota Banjarmasin melelang 112 paket aset daerah yang dinilai sudah tidak efektif digunakan. Foto-Istimewa |
SUARAMILENIAL.ID, BANJARMASIN - Pemerintah Kota Banjarmasin melalui BPKPAD Kota Banjarmasin melelang 112 paket aset daerah yang dinilai sudah tidak efektif digunakan.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya penataan aset sekaligus penguatan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
Lelang yang digelar Senin (23/2/2026) di Ruang Rapat Bakula BPKPAD tersebut mencakup kendaraan dinas berbagai jenis serta bongkaran bangunan, dengan potensi kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga Rp2 miliar.
Kepala BPKPAD Kota Banjarmasin, Edy Wibowo, menegaskan seluruh aset yang dilelang telah melalui proses verifikasi ketat, baik secara administratif maupun teknis. Mulai dari pendataan Kartu Inventaris Barang (KIB), pemeriksaan fisik, hingga persetujuan kepala daerah.
“Lelang ini bukan hanya soal pemasukan daerah, tetapi juga penataan barang milik daerah agar tidak menjadi beban pemeliharaan,” ujarnya.
Sebanyak 112 paket aset terdiri atas 57 unit kendaraan roda dua, dua unit kendaraan roda tiga, 47 unit kendaraan roda empat, serta enam paket bongkaran bangunan. Seluruhnya dilelang secara terbuka melalui KPKNL, sehingga masyarakat dapat mengakses informasi dan mengikuti proses lelang secara daring melalui lelang.go.id.
Edy menjelaskan, lelang dilakukan dalam dua tahap, yakni 23 dan 25 Februari 2026, guna memastikan efektivitas penyerapan aset dan optimalisasi nilai jual.
Rekap sementara menunjukkan potensi hasil lelang berada di kisaran Rp1 miliar hingga Rp2 miliar yang seluruhnya akan disetorkan ke kas daerah.
Selain itu, BPKPAD juga tengah memproses penghapusan dan rencana pelelangan 37 unit kendaraan dinas pejabat dengan usia di atas 10 tahun.
Kendaraan tersebut dinilai tidak lagi efisien karena tingginya biaya perawatan dibandingkan nilai manfaat.
Melalui lelang aset ini, Pemkot Banjarmasin berharap pengelolaan barang milik daerah menjadi lebih tertib, efisien, dan berdampak langsung pada peningkatan PAD, sekaligus membuka ruang partisipasi publik dalam pengawasan aset pemerintah.
Editor : Hendry Rusadi
