 |
| Foto-Dok/CNN Indonesia |
SUARAMILENIAL.ID, JAKARTA – Penyegaran pucuk pimpinan kembali dilakukan pemerintah. Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Saiful Hidayat sebagai Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan periode 2026–2031.
Penunjukan itu tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 18/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan. Saiful menggantikan Pramudya Iriawan Buntoro yang telah menuntaskan masa tugasnya.
Kepemimpinan baru ini efektif berlaku sejak Kamis (19/2), sekaligus menandai babak baru pengelolaan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk lima tahun ke depan.
Pelantikan jajaran direksi dan dewan pengawas dilakukan oleh Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, mewakili presiden.
Dalam sambutannya, pria yang akrab disapa Cak Imin itu menegaskan jaminan sosial bukan sekadar program administratif, melainkan instrumen penting untuk menjaga daya tahan ekonomi rakyat.
“Perlindungan sosial adalah bagian dari upaya negara meningkatkan kesejahteraan sekaligus memberdayakan masyarakat agar produktif dan mandiri,” ujarnya dalam keterangan resmi.
Menurutnya, esensi pemberdayaan bukan membuat masyarakat bergantung pada bantuan, melainkan mendorong mereka mampu berdiri di kaki sendiri secara berkelanjutan.
Di titik itulah peran BPJS Ketenagakerjaan dinilai krusial.
Lembaga ini menjadi tameng perlindungan bagi pekerja dan keluarganya dari berbagai risiko—mulai dari kecelakaan kerja, pemutusan hubungan kerja (PHK), hingga risiko kematian. Dengan kata lain, jaring pengaman terakhir saat penghasilan terhenti mendadak.
Tak hanya soal klaim dan santunan, pemerintah juga menyiapkan langkah kolaboratif. Salah satunya rencana penyediaan hunian sewa murah bagi pekerja melalui skema Manfaat Layanan Tambahan (MLT).
Selain Saiful sebagai direktur utama, struktur direksi baru juga diisi sejumlah nama: Ihsanudin (Perencanaan Strategis dan TI), Harjono Siswanto (Human Capital dan Umum), Agung Nugroho (Kepesertaan), Trisna Sonjaya (Pelayanan), Eko Purnomo (Pengembangan Investasi), serta Bambang Joko Sutarto (Keuangan).
Sementara di jajaran dewan pengawas, Dedi Hardianto dari unsur pekerja ditunjuk sebagai ketua.
Dengan komposisi baru ini, publik tentu menunggu gebrakan. Tantangannya jelas: memperluas kepesertaan, mempercepat layanan, dan memastikan perlindungan sosial benar-benar terasa hingga pekerja level bawah.
Sebab bagi jutaan buruh dan pekerja informal, BPJS bukan sekadar kartu. Tapi harapan saat situasi darurat datang tanpa aba-aba.
Sumber : CNN Indonesia
