 |
| Foto-Dok Adpim Pemprov Kaltim |
SUARAMILENIAL.ID, SAMARINDA — Genap satu tahun kepemimpinan Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (ALIANSI GERAM) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Jalan Gajah Mada, Senin (23/2/2026).
Rudy Mas’ud menerima langsung perwakilan mahasiswa. Dengan duduk bersila bersama massa aksi, ia membuka dialog terkait pelaksanaan program pendidikan, khususnya GratisPol.
“Adik-adik semua, ada yang punya data tentang berapa jumlah mahasiswa yang sudah mendapatkan manfaat Beasiswa Kaltim atau program GratisPol?” tanyanya.
Sejumlah mahasiswa menyampaikan bahwa banyak penerima manfaat GratisPol, namun mereka meminta transparansi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim menyusul adanya laporan mahasiswa yang tidak lolos seleksi meski dinilai memenuhi syarat administrasi.
Dalam kesempatan itu, Rudy membandingkan program GratisPol dengan Beasiswa Kalimantan Timur (BKT) pada era kepemimpinan Isran Noor dan Hadi Mulyadi.
“Beasiswa Kaltim Tuntas tahun kedua (2020) tidak lebih dari 5.000 penerima. Sedangkan program GratisPol 2025, meski baru berjalan pertengahan tahun anggaran, menjangkau 24.890 mahasiswa,” ujarnya.
Berdasarkan data Pemprov Kaltim, Beasiswa Kaltim Tuntas dan Stimulan pada periode 2019–2023 menyalurkan total Rp1,01 triliun kepada 69.631 mahasiswa. Rinciannya, BKT Tuntas sebesar Rp743,6 miliar untuk 25.358 penerima dan BKT Stimulan Rp268,6 miliar untuk 44.273 penerima.
Adapun rincian BKT Tuntas per tahun yakni:
2019 sebesar Rp118,74 miliar (3.978 penerima);
2020 Rp115,92 miliar (4.386 penerima);
2021 Rp107,29 miliar (3.368 penerima);
2022 Rp190,54 miliar (6.556 penerima);
2023 Rp211,10 miliar (7.070 penerima).
Sementara BKT Stimulan:
2019 Rp13,23 miliar (2.320 penerima);
2020 Rp21,05 miliar (5.148 penerima);
2021 Rp38,27 miliar (5.899 penerima);
2022 Rp73,54 miliar (11.535 penerima);
2023 Rp122,48 miliar (19.371 penerima).
Rudy memaparkan, program GratisPol tahun 2026 menargetkan 158.981 mahasiswa dengan alokasi anggaran Rp1,38 triliun. Program ini mencakup jenjang S1 hingga S3, termasuk mahasiswa di luar daerah dan luar negeri, tanpa membedakan latar belakang gender, agama, maupun status ekonomi.
“Semua mahasiswa Kaltim yang memiliki KTP dan berdomisili minimal tiga tahun berhak mendapatkan bantuan ini,” katanya.
Berdasarkan data Biro Kesra Setda Kaltim, rincian anggaran dan penerima manfaat GratisPol 2026 adalah:
• Mahasiswa S1: Rp1,18 triliun (149.307 penerima);
• Mahasiswa S2–S3: Rp133,66 miliar (7.449 penerima);
• Mahasiswa luar Kaltim: Rp12,87 miliar (892 penerima);
• Mahasiswa luar negeri: Rp14,84 miliar (133 penerima);
• GratisPol khusus: Rp34,50 miliar (1.200 penerima).
Ia juga menyinggung kondisi APBD Kaltim yang mengalami penurunan Rp7 triliun, dari Rp21 triliun menjadi Rp14,25 triliun. Meski demikian, pendidikan tetap menjadi prioritas utama.
“Kita bayar langsung ke 52 kampus, baik swasta maupun negeri. Kampus yang melakukan verifikasi. Jika tidak memenuhi persyaratan, maka tidak dihitung,” tegasnya.
Rudy menekankan bahwa Pemprov Kaltim tidak menentukan penerima secara sepihak. Penetapan dilakukan pihak kampus melalui proses evaluasi dan verifikasi resmi yang disampaikan para rektor.
“Kaltim ini menjadi etalase Indonesia, ibu kota Nusantara. Maka pendidikanlah yang paling utama. Sebab yang mampu memutuskan rantai kemiskinan dan kemunduran hanya pendidikan,” pungkasnya.
Editor : Muhammad Robby
