Foto-Dok/CNN Indonesia
SUARAMILENIAL.ID, JAKARTA — Gubernur Jambi, Al Haris, menyoroti maraknya penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi yang dinilai tidak tepat sasaran. BBM yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat justru diduga dialihkan untuk mendukung aktivitas tambang ilegal.
Al Haris mengungkapkan pihaknya telah menerima laporan terkait praktik penyelewengan tersebut. Bahkan, aparat kepolisian disebut telah mengamankan sejumlah oknum yang terlibat dalam distribusi BBM subsidi ke lokasi tambang liar.
“Kami mendapat laporan bahwa BBM subsidi dikirim ke tambang ilegal, dan ada oknum yang sudah ditangkap oleh kepolisian,” ujar Al Haris, Selasa (24/3).
Ia menegaskan bahwa penyalahgunaan BBM subsidi untuk kepentingan industri, khususnya tambang ilegal, merupakan pelanggaran serius yang merugikan masyarakat luas. Menurutnya, praktik ini sudah berulang kali diingatkan agar tidak terjadi.
Gubernur juga menyayangkan masih adanya pihak-pihak yang memanfaatkan celah dengan membeli BBM subsidi di SPBU untuk kemudian disalurkan ke sektor industri. Ia meminta seluruh pengelola dan petugas SPBU agar lebih disiplin dan konsisten dalam mengawasi distribusi.
“BBM subsidi itu hak masyarakat, bukan untuk perusahaan yang mampu membeli BBM nonsubsidi,” tegasnya.
Al Haris berharap pengawasan di lapangan dapat diperketat, baik oleh pihak SPBU maupun aparat penegak hukum, sehingga distribusi BBM subsidi bisa lebih tepat sasaran. Ia juga menilai langkah tegas kepolisian dalam menangkap pelaku patut diapresiasi.
Selain itu, ia mengingatkan agar tidak ada keterlibatan oknum petugas dalam praktik tersebut. Menurutnya, integritas pengelola SPBU menjadi kunci untuk mencegah kebocoran distribusi.
Dalam data yang disampaikan, Provinsi Jambi menerima alokasi BBM subsidi jenis Biosolar (JBT) sebesar 336.013 kiloliter (Kl) dan Pertalite (JBKP) sebanyak 426.539 Kl.
Hingga akhir Februari 2026, realisasi penyaluran Biosolar tercatat mencapai 55.461 Kl atau sekitar 16 persen. Sementara itu, penyaluran Pertalite telah mencapai 69.306 Kl atau sekitar 16 persen dari total alokasi.
Pemerintah Provinsi Jambi berharap dengan pengawasan yang lebih ketat, praktik penyalahgunaan BBM subsidi dapat ditekan sekaligus meminimalisir aktivitas tambang ilegal yang merugikan daerah.
Sumber : CNN Indonesia
