 |
| Minimnya anggaran yang dikelola Finas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menjadi perhatian serius komisi IV DPRD Kalsel, |
SUARAMILENIAL.ID, BANJARMASIN — Minimnya anggaran yang dikelola Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menjadi perhatian serius Komisi IV DPRD Kalsel. Sorotan tersebut mencuat dalam Rapat Pelaksanaan Program Kerja Dinsos Tahun Anggaran 2026 yang digelar di ruang rapat Komisi IV Gedung DPRD Kalsel, Rabu (4/3/2026).
Dalam rapat itu terungkap, pagu anggaran Dinsos hanya sekitar Rp69 miliar akibat kebijakan efisiensi. Angka tersebut dinilai belum sebanding dengan banyaknya program sosial yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat.
Wakil Ketua Komisi IV, Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi tersebut. Menurutnya, program sosial dan kemanusiaan seharusnya menjadi prioritas, bukan justru terdampak pengurangan anggaran.
“Apa yang disampaikan rekan-rekan Dinas Sosial menjadi atensi kami. Komisi IV akan memperhatikan dan memperjuangkannya dalam pembahasan anggaran nanti, baik reguler maupun perubahan, terutama program yang menyentuh langsung masyarakat,” ujarnya.
Politisi Partai Golongan Karya itu menegaskan, efisiensi sebaiknya difokuskan pada kegiatan seremonial atau administratif, bukan pada program kemanusiaan. Ia menilai bantuan sosial, perlindungan warga rentan, hingga layanan kesejahteraan merupakan kebutuhan mendasar yang tidak bisa dikurangi.
Selain menjabat sebagai legislator, Gusti Iskandar juga diketahui memimpin Palang Merah Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga menurutnya program kemanusiaan sangat relevan dengan kondisi riil masyarakat di lapangan.
“Kalau efisiensi untuk kegiatan seremonial silakan, tapi yang bersifat sosial kemanusiaan jangan. Program seperti ini benar-benar dibutuhkan masyarakat,” tegasnya.
Ke depan, Komisi IV meminta Dinsos menyusun data dan kebutuhan dasar masyarakat secara lebih terukur, termasuk rincian kebutuhan anggaran. Dengan begitu, DPRD memiliki dasar kuat untuk memperjuangkan penambahan anggaran pada pembahasan berikutnya.
Ia menambahkan, persoalan kemiskinan di Kalimantan Selatan masih memerlukan intervensi serius melalui program sosial yang berkelanjutan. Karena itu, dukungan anggaran dinilai menjadi kunci agar layanan kepada masyarakat tetap optimal.
