Foto-Dok/CNN Indonesia
SUARAMILENIAL.ID, JAKARTA — Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi mulai memunculkan kekhawatiran baru terhadap kondisi fiskal Indonesia. Kebijakan yang diambil PT Pertamina (Persero) pada 18 April 2026 dinilai berpotensi memberi tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Sejumlah jenis BBM nonsubsidi mengalami lonjakan harga cukup tajam. Pertamax Turbo kini dibanderol Rp19.400 per liter dari sebelumnya Rp13.100. Sementara Dexlite naik menjadi Rp23.600 per liter dari Rp14.200, dan Pertamina Dex melonjak ke Rp23.900 per liter dari Rp14.500.
Kenaikan ini terjadi seiring melonjaknya harga minyak dunia akibat konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyebut penyesuaian harga tersebut sebagai hal yang wajar karena mengikuti mekanisme pasar global.
Di sisi lain, ekonom energi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Abra Talattov menilai kebijakan ini berada di posisi dilematis. Ia menyebut kenaikan harga BBM nonsubsidi tidak sepenuhnya terlambat, namun juga tidak cukup cepat merespons lonjakan harga minyak dunia.
Menurut Abra, tekanan sudah lebih dulu dirasakan oleh badan usaha akibat lonjakan harga minyak global dalam beberapa pekan terakhir. Kondisi ini berdampak pada arus kas perusahaan dan berpotensi meningkatkan beban kompensasi yang pada akhirnya bisa membebani APBN.
Selain itu, perbedaan harga yang semakin lebar antar jenis BBM berisiko memicu perubahan perilaku konsumen. Masyarakat berpotensi beralih dari BBM nonsubsidi yang mahal ke produk yang lebih murah, bahkan hingga ke BBM bersubsidi.
Fenomena ini dikenal sebagai “downtrading”, di mana konsumen berpindah ke produk dengan harga lebih rendah. Jika tidak diantisipasi, kondisi ini bisa memperbesar beban subsidi energi pemerintah.
Meski demikian, di balik risiko tersebut terdapat sisi positif. Pergeseran konsumsi ke BBM berkualitas lebih tinggi sebelumnya sempat menjadi sinyal baik bagi upaya transformasi energi dan pengurangan subsidi.
Untuk mengantisipasi dampak negatif, pemerintah dinilai perlu mempercepat reformasi subsidi agar lebih tepat sasaran. Selain itu, pengawasan distribusi serta digitalisasi pembelian BBM juga harus diperkuat guna mencegah penyalahgunaan.
Abra menegaskan, kebijakan harga saja tidak cukup untuk mengendalikan konsumsi energi di tengah ketidakpastian global. Diperlukan langkah yang lebih komprehensif, termasuk pengetatan akses bagi pengguna BBM subsidi agar hanya dinikmati oleh kelompok yang berhak.
Jika tidak dikelola dengan baik, kenaikan harga BBM nonsubsidi justru bisa menjadi bumerang dan menambah tekanan terhadap keuangan negara.
Sumber : CNN Indonesia
