 |
| Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III menegaskan ketidakhadirannya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama DPRD Kabupaten Balangan pada Senin (29/6/2026) bukan karena mengabaikan undangan maupun persoalan banjir yang terjadi di wilayah Banua Anam. |
SUARAMILENIAL.ID, BALANGAN – Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III menegaskan ketidakhadirannya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama DPRD Kabupaten Balangan pada Senin (29/6/2026) bukan karena mengabaikan undangan maupun persoalan banjir yang terjadi di wilayah Banua Anam.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BWS Kalimantan III Banjarmasin, Dr. Ir. Sandi Erryanto, ST, MT, mengatakan, pada waktu yang sama pihaknya tengah mendampingi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalimantan Selatan bersama enam kepala daerah se-Banua Anam dalam pertemuan dengan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum di Jakarta.
Menurut Sandi, agenda tersebut merupakan bagian dari upaya memperjuangkan dukungan pemerintah pusat terhadap program terpadu penanganan dan pengendalian banjir di kawasan Banua Anam. Selain itu, pertemuan juga membahas sejumlah persoalan sumber daya air, termasuk penyelesaian Bendung Pitap yang menjadi perhatian masyarakat.
“BWS Kalimantan III berkomitmen penuh dalam penanganan banjir di Banua Anam. Kehadiran kami bersama Bappeda Provinsi dan enam kepala daerah menemui Dirjen SDA merupakan bentuk keseriusan kami memperjuangkan dukungan pemerintah pusat agar program pengendalian banjir dan penyelesaian jaringan irigasi dapat segera direalisasikan,” kata Sandi dalam keterangannya, Jumat (3/7/2026).
Ia menegaskan, BWS Kalimantan III tidak pernah menutup mata terhadap dampak banjir yang dialami masyarakat. Menurutnya, berbagai koordinasi terus dilakukan dengan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah agar penanganan banjir dapat dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan.
Sandi menambahkan, kolaborasi lintas instansi menjadi kunci dalam mempercepat realisasi program pengendalian banjir di Banua Anam. Dengan dukungan pemerintah pusat, diharapkan berbagai program strategis yang telah diusulkan dapat segera direalisasikan.
Ia berharap sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan mampu menghadirkan solusi menyeluruh terhadap persoalan banjir yang selama ini menjadi keluhan masyarakat di wilayah Banua Anam.
