 |
| Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan memastikan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2027 tetap mengutamakan efektivitas penggunaan anggaran tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik berbasis digital. |
SUARAMILENIAL.ID, BANJARMASIN — Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan memastikan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2027 tetap mengutamakan efektivitas penggunaan anggaran tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik berbasis digital.
Kepala Diskominfo Provinsi Kalimantan Selatan Muhamad Muslim menyampaikan hal tersebut usai mengikuti Rapat Kerja Pembahasan Rencana Kerja Pemerintah TA 2027 bersama Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin, Rabu (1/7/2026).
Rapat tersebut turut dihadiri Sekretaris Diskominfo Kalsel, para kepala bidang, Kasubbag Renpor, serta perwakilan masing-masing bidang di lingkungan Diskominfo Kalsel.
Muhamad Muslim mengatakan, penyusunan program kerja tahun 2027 dilakukan dengan menyesuaikan kebijakan efisiensi anggaran. Namun, penyesuaian tersebut tetap diarahkan agar target kinerja utama dapat tercapai.
“Prinsipnya kami melakukan penyesuaian terhadap prioritas program. Harapannya, meskipun ada efisiensi anggaran, kinerja Diskominfo tetap dapat dipertahankan,” ujar Muslim.
Ia menjelaskan, salah satu strategi efisiensi yang dilakukan adalah mengubah pola pelaksanaan kegiatan dari tatap muka menjadi daring apabila memungkinkan.
Menurutnya, langkah tersebut dapat mengurangi biaya pelaksanaan tanpa mengubah tujuan dan hasil yang ingin dicapai.
“Keterbatasan anggaran tidak menjadi alasan untuk menurunkan target pelayanan kepada masyarakat. Program pengembangan akan disesuaikan dengan kondisi fiskal daerah, sementara layanan prioritas tetap berjalan,” katanya.
Muslim menegaskan, pelayanan publik berbasis digital menjadi salah satu fokus utama dalam perencanaan anggaran tahun 2027.
Ia memastikan infrastruktur jaringan komunikasi dan teknologi informasi yang mendukung layanan pemerintahan tetap menjadi perhatian karena berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat dan perangkat daerah.
“Infrastruktur jaringan yang kami fasilitasi tidak boleh berkurang. Yang paling penting kualitas layanan tetap terjaga sehingga pelayanan publik bisa semakin cepat dan memanfaatkan teknologi secara optimal,” jelasnya.
Dalam pembahasan bersama Komisi I DPRD Kalsel, Diskominfo juga menerima sejumlah masukan, termasuk terkait kebutuhan anggaran untuk belanja wajib seperti lisensi aplikasi dan sistem keamanan siber.
Muslim mengatakan, kebutuhan tersebut masih dalam tahap pembahasan dan akan dihitung secara cermat agar sesuai dengan kemampuan anggaran daerah.
“Yang kami usulkan benar-benar kebutuhan. Semua masih berproses dan akan disesuaikan dengan hasil pembahasan anggaran. Masukan dari DPRD menjadi bagian penting dalam penyempurnaan rencana kerja tahun 2027,” pungkasnya.
