 |
| Pemerintah Kabupaten Balangan tetap memprioritaskan enam agenda pembangunan dalam Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026, meski harus menghadapi penurunan dana transfer dari pemerintah pusat. Foto-Istimewa |
SUARAMILENIAL.ID, PARINGIN – Pemerintah Kabupaten Balangan tetap memprioritaskan enam agenda pembangunan dalam Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026, meski harus menghadapi penurunan dana transfer dari pemerintah pusat.
Penyesuaian tersebut dilakukan untuk menjaga keberlanjutan program prioritas di tengah menurunnya kemampuan fiskal daerah.
Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan, Fakhriyanto, mengatakan perubahan KUA-PPAS merupakan langkah strategis agar kebijakan anggaran tetap selaras dengan kondisi keuangan daerah tanpa mengabaikan target pembangunan yang telah ditetapkan.
Menurut dia, berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat diperkirakan menyebabkan kemampuan APBD Balangan Tahun Anggaran 2026 turun sekitar 1,25 persen. Di sisi lain, Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan meningkat sekitar 9,3 persen.
"Secara keseluruhan, kemampuan APBD Tahun Anggaran 2026 diperkirakan turun sekitar 1,25 persen. Kondisi ini mengharuskan pemerintah daerah melakukan penyesuaian anggaran dengan tetap memprioritaskan program dan kegiatan yang telah ditetapkan sejak awal," ujar Fakhriyanto saat rapat paripurna penyampaian Rancangan Perubahan KUA-PPAS APBD 2026 di DPRD Kabupaten Balangan, Paringin Selatan, Senin (20/7/2026).
Ia menjelaskan, penyesuaian anggaran dilakukan secara selektif agar tidak menghambat pencapaian sasaran pembangunan. Penyusunan perubahan KUA-PPAS juga tetap mengacu pada visi dan misi pembangunan daerah yang tertuang dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.
Enam prioritas pembangunan yang tetap menjadi fokus pemerintah daerah meliputi pengembangan infrastruktur desa dan perkotaan, penataan kawasan perkotaan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan mutu pendidikan dan layanan kesehatan, penguatan kehidupan sosial, budaya, dan keagamaan, serta peningkatan kualitas birokrasi yang inovatif dan berorientasi pada pelayanan publik.
"Enam prioritas pembangunan tersebut tetap menjadi pedoman dalam penyusunan perubahan APBD agar pelaksanaan pembangunan daerah dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat," kata Fakhriyanto.
Pemerintah Kabupaten Balangan berharap pembahasan Rancangan Perubahan KUA-PPAS APBD 2026 bersama DPRD dapat berlangsung lancar sehingga perubahan anggaran segera ditetapkan. Dengan demikian, pelaksanaan program pembangunan diharapkan tetap berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran meski ruang fiskal daerah mengalami penyesuaian. (*)
