Panitia Khusus (Pansus) Pengawasan Distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi DPRD Provinsi Kalimantan Selatan memperdalam pengawasan terhadap penyaluran BBM beraubsidi dengan meminta data distribusi secara tinci kepala PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan.
SUARAMILENIAL.ID, BANJARMASIN – Panitia Khusus (Pansus) Pengawasan Distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi DPRD Provinsi Kalimantan Selatan memperdalam pengawasan terhadap penyaluran BBM bersubsidi dengan meminta data distribusi secara rinci kepada PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan.
Pembahasan tersebut berlangsung dalam rapat yang digelar di Banjarmasin, Rabu (24/6/2026), dipimpin Wakil Ketua Pansus Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi, Jahrian, didampingi Wakil Ketua DPRD Kalimantan Selatan, Kartoyo.
Dalam rapat itu, PT Pertamina Patra Niaga menyatakan siap mendukung tugas pengawasan DPRD dengan menyerahkan data distribusi BBM bersubsidi hingga tingkat stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di 13 kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan.
Jahrian mengatakan keterbukaan data tersebut menjadi langkah penting untuk memberikan gambaran utuh mengenai pola distribusi BBM bersubsidi di daerah.
Menurut dia, pengawasan yang dilakukan DPRD bertujuan memastikan penyaluran BBM bersubsidi benar-benar tepat sasaran, bukan untuk mencari kesalahan pihak tertentu.
“Komitmen Pertamina untuk membuka data sangat kami apresiasi. Dengan data yang lengkap, kami dapat melihat kondisi riil di lapangan sehingga rekomendasi yang nanti disusun benar-benar berdasarkan fakta dan kebutuhan masyarakat,” ujar Jahrian.
Ia menegaskan distribusi BBM bersubsidi memiliki pengaruh besar terhadap aktivitas ekonomi masyarakat sehingga pengawasannya harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari proses penyaluran hingga pelayanan di SPBU.
Selain memanfaatkan data dari Pertamina, pansus juga akan mencocokkan berbagai laporan masyarakat terkait dugaan permasalahan distribusi BBM bersubsidi dengan data resmi yang dimiliki perusahaan.
Menurut Jahrian, pendekatan berbasis data diperlukan agar rekomendasi yang dihasilkan mampu memperkuat sistem pengawasan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Sementara itu, Kartoyo mengatakan salah satu hasil rapat adalah komitmen Pertamina untuk menyerahkan data distribusi BBM bersubsidi secara rinci berdasarkan kabupaten dan SPBU di seluruh Kalimantan Selatan.
“Data tersebut akan menjadi bahan bagi pansus untuk melakukan kajian lebih lanjut terhadap distribusi BBM bersubsidi di daerah,” katanya.
Kartoyo mengungkapkan pansus juga menerima penjelasan mengenai mekanisme audit internal Pertamina terhadap laporan masyarakat. Audit dilakukan melalui penelusuran sistem digital, termasuk data transaksi berbasis barcode dan rekaman kamera pengawas (CCTV) yang terhubung hingga nozzle pengisian BBM di SPBU.
Menurut dia, hingga saat ini pansus telah menerima sekitar 34 laporan masyarakat terkait dugaan persoalan distribusi BBM bersubsidi di sejumlah SPBU.
Seluruh laporan tersebut akan dikompilasi, dianalisis, dan dibandingkan dengan data Pertamina sebelum pansus menentukan sejumlah SPBU sebagai sampel untuk dilakukan pendalaman di lapangan.
“Dari hasil pendalaman nanti kami ingin mengetahui kondisi sebenarnya, apakah ada SPBU yang mengalami kelebihan kuota atau justru kekurangan. Temuan tersebut akan menjadi bahan evaluasi agar distribusi BBM bersubsidi di Kalimantan Selatan berjalan lebih baik dan tepat sasaran,” ujar Kartoyo.
