Komisi II DPRD Kalimantan Selatan mendorong sektor pariwisata tetap menjadi salah satu program prioritas pembangunan daerah meski pemerintah daerah melakukan penyesuaian anggaran untuk 2027.
SUARAMILENIAL.ID, BANJARMASIN — Komisi II DPRD Kalimantan Selatan mendorong sektor pariwisata tetap menjadi salah satu program prioritas pembangunan daerah meski pemerintah daerah melakukan penyesuaian anggaran untuk 2027.
Hal itu disampaikan dalam rapat lanjutan pembahasan rancangan anggaran 2027 bersama sejumlah mitra kerja di DPRD Kalsel, Senin (6/10/2026).
Rapat tersebut melibatkan Dinas Pariwisata Kalsel, Biro Administrasi Pembangunan Setda Kalsel, Bappeda, serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
Ketua Komisi II DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi mengatakan, pembahasan difokuskan pada sinkronisasi program prioritas dengan kemampuan keuangan daerah.
Menurut dia, penyesuaian kemampuan fiskal membuat sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk Dinas Pariwisata, mengalami penurunan alokasi anggaran.
Meski demikian, kondisi tersebut dinilai tidak boleh menghambat program-program strategis yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
“Kita harus tetap optimis. Program-program prioritas yang memberikan manfaat bagi masyarakat harus tetap menjadi perhatian bersama,” ujar Muhammad Yani Helmi.
Dia mengatakan, Komisi II akan memperjuangkan kembali kebutuhan anggaran yang dinilai penting dalam pembahasan selanjutnya.
Menurut Yani, setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) harus mampu menentukan skala prioritas agar target pembangunan tetap berjalan efektif dan berkelanjutan.
Dorong Kerja Sama dengan Pihak Ketiga
Selain persoalan anggaran, Komisi II DPRD Kalsel mendorong Dinas Pariwisata untuk lebih aktif menggali potensi pendapatan daerah.
Salah satu langkah yang dinilai dapat dilakukan adalah membuka peluang kerja sama dengan pihak ketiga melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan.
Kerja sama tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan pemanfaatan aset dan potensi pariwisata daerah sehingga memberikan kontribusi lebih besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Yani mengatakan, pengembangan pariwisata tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran pemerintah. Kolaborasi dengan berbagai pihak juga diperlukan agar potensi wisata di Kalimantan Selatan dapat dikembangkan secara maksimal.
“Kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD, dan para pemangku kepentingan menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan pembangunan di tengah tantangan fiskal,” katanya.
Dia berharap sinergi antarpihak dapat membuat program-program prioritas tetap berjalan meski ruang fiskal pemerintah daerah terbatas.
Dengan demikian, pengembangan sektor pariwisata di Kalimantan Selatan tetap dapat memberikan dampak terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
