 |
| Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) akan mengirimkan surat kepada Pemerintah Belanda untuk meminta pengembalian sejumlah benda bersejarah asal Kalsel yang saat ini berada di Belanda. |
SUARAMILENIAL.ID, BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) akan mengirimkan surat kepada Pemerintah Belanda untuk meminta pengembalian sejumlah benda bersejarah asal Kalsel yang saat ini berada di Belanda.
Hal itu disampaikan Gubernur Kalsel H. Muhidin saat menerima kunjungan Deputy Head of Mission atau Wakil Duta Besar Belanda untuk Indonesia, Marc Gerritsen, di Rumah Dinas Gubernur Kalsel, Banjarmasin, Senin (5/10/2026).
Salah satu benda yang diminta untuk dikembalikan adalah kepala atau tengkorak Demang Lehman, tokoh dan panglima perang Kerajaan Banjar yang disebut masih tersimpan di museum di Belanda.
“Kami meminta penjelasan mengenai keberadaan kepala Demang Lehman sekaligus menyampaikan aspirasi masyarakat Kalsel agar benda bersejarah tersebut dapat dikembalikan,” ujar Muhidin.
Demang Lehman merupakan salah satu panglima perang Kerajaan Banjar yang ditangkap dan dihukum gantung pada 27 Februari 1864. Bagian kepalanya kemudian dibawa ke Belanda oleh Van den Bossche pada 1867.
Selain kepala Demang Lehman, Pemprov Kalsel juga meminta pengembalian intan milik Sultan Adam yang disebut dibawa oleh Belanda dan kini tersimpan di Rijksmuseum Amsterdam sejak 1875.
Menanggapi permintaan tersebut, Marc Gerritsen mempersilakan Pemprov Kalsel mengirimkan surat resmi kepada Kedutaan Besar Belanda. Surat tersebut juga dapat disampaikan melalui Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon yang disebut akan melakukan kunjungan kerja ke Belanda dalam waktu dekat.
Muhidin pun langsung meminta Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel Muhammad Syarifuddin menyiapkan surat permohonan tersebut agar dapat segera diproses.
“Suratnya segera dibuat agar permintaan ini bisa ditindaklanjuti,” kata Muhidin.
Belanda tawarkan bantuan penanganan karhutla
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak juga membahas persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalsel.
Pihak Kedutaan Besar Belanda menawarkan bantuan apabila Pemprov Kalsel membutuhkan dukungan dalam penanganan karhutla.
Muhidin menyambut positif tawaran tersebut. Namun, ia menjelaskan bahwa sebagian karhutla di Kalsel terjadi di kawasan lahan gambut sehingga membutuhkan metode khusus dalam penanganannya.
Selain itu, pengelolaan lahan yang terbakar juga memiliki tantangan tersendiri karena sebagian merupakan lahan milik masyarakat yang digunakan untuk pertanian maupun perkebunan.
Pada kesempatan itu, Muhidin juga menawarkan kerja sama dengan Pemerintah Belanda terkait pengelolaan Waduk Riam Kiwa setelah proyek pembangunan waduk tersebut selesai.
Menurut dia, pemerintah saat ini fokus membiayai pembangunan waduk. Sementara pengelolaan air dan distribusinya kepada masyarakat ke depan dapat menjadi peluang kerja sama.
“Bagaimana airnya nanti dialirkan atau dikelola untuk masyarakat, itu bisa dikerjasamakan,” ujar Muhidin.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Sekdaprov Kalsel Muhammad Syarifuddin, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Galuh Tantri Narindra, Kepala Dinas Pendidikan Abdul Rahim, Kepala Biro Pemerintahan Sekdaprov Rospana Sofian, Kepala Biro Organisasi Sekdaprov Nasrullah, serta anggota Tim Ahli Gubernur Nurul Fajar Desira.
